Musi Rawas, Progresiflines.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Musi Rawas ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, dan dihadiri oleh 21 dari 40 anggota DPRD. Agenda ini merupakan bagian dari mekanisme wajib pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, menegaskan bahwa rapat paripurna ini memiliki landasan hukum yang kuat:

• PP Nomor 13 Tahun 2019: Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa LKPJ akhir tahun anggaran wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
• Surat Bupati Musi Rawas: Nomor 050/182/III/2026 tertanggal 16 Maret 2026 perihal penyampaian LKPJ Tahun 2025.

Firdaus menambahkan bahwa penyampaian nota pengantar ini merupakan awal dari proses evaluasi mendalam. Selanjutnya, komisi-komisi di DPRD akan melakukan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membedah realisasi program kerja sepanjang tahun 2025.

Bupati Musi Rawas yang diwakili oleh Wakil Bupati, H. Supriyatno, memaparkan lima aspek materi utama dalam LKPJ TA 2025:

1. Kebijakan umum pemerintahan daerah.
2. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
4. Penyelenggaraan tugas pembantuan.
5. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Dalam pidatonya, Wabup H. Supriyatno mengakui adanya beberapa capaian yang belum optimal sepanjang tahun anggaran 2025. Pihak eksekutif menyatakan terbuka terhadap segala catatan, masukan, dan rekomendasi konstruktif dari legislatif.

"Jika masih terdapat hal yang belum optimal dalam kinerja pemerintah daerah, marilah kita bekerja sama dan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengoptimalkan capaian kinerja di masa yang akan datang," ujar Supriyatno.

Proses evaluasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang objektif dan transparan demi memperbaiki perencanaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas di masa mendatang.(Ben)